Politik Dinasti

Politik dinasti adalah praktik di mana kekuasaan politik (jabatan pemerintahan, legislatif, atau partai) dikendalikan oleh satu keluarga atau kelompok kerabat secara turun-temurun. Di Indonesia, isu ini sering mengemuka karena maraknya pejabat yang berasal dari keluarga elit yang sama.

 

 

Ciri-Ciri Politik Dinasti

  1. Warisan Jabatan: Anak, istri, atau saudara menggantikan posisi politik keluarga.
    Contoh: Gibran Rakabuming (Wapres 2024) adalah putra Jokowi (Presiden 2014–2024).
  2. Kontrol Partai Politik: Partai dikendalikan oleh satu keluarga (e.g., PDIP oleh Megawati dan Puan Maharani).
  3. Perebutan Sumber Daya: Keluarga dinasti menguasai anggaran daerah/proyek strategis.

 

 

Contoh Politik Dinasti di Indonesia

  1. Tingkat Nasional:
    • Keluarga Soekarno: Megawati (Presiden ke-5) → Puan Maharani (Ketua DPR).
    • Keluarga Jokowi: Gibran Rakabuming (Wapres) → Bobby Nasution (Wali Kota Medan, menantu Jokowi).
  2. Tingkat Daerah:
    • Ratu Atut Chosiyah (Banten): Dinasti yang menguasai Banten selama puluhan tahun.
    • Keluarga Rismaharini: Mantan Wali Kota Surabaya yang kerabatnya aktif di politik Jatim.
  3. Partai Politik:
    • PDIP (Megawati sebagai ketua umum turun-temurun).
    • Partai Golkar (dinasti keluarga Sudharmono hingga Airlangga Hartarto).

 

 

Penyebab Politik Dinasti di Indonesia

  1. Faktor Kekuasaan: Keluarga politik ingin mempertahankan akses ke sumber daya.
  2. Budaya Patrimonial: Masyarakat masih melihat pemimpin sebagai "keluarga bangsawan".
  3. Lemahnya Sistem Rekrutmen: Partai lebih memilih "nama besar" daripada kader kompeten.
  4. Uang dan Jaringan: Dinasti punya modal finansial dan dukungan oligarki.

 

 

Dampak Negatif Politik Dinasti

  1. Demokrasi Tersandera: Kekuasaan terpusat pada segelintir keluarga.
  2. Birokrasi Tidak Netral: Jabatan diisi berdasarkan hubungan darah, bukan meritokrasi.
  3. Korupsi Sistemik: Proyek pemerintah mudah dikorupsi oleh lingkaran dalam.
  4. Matinya Kaderisasi: Partai tidak berkembang karena dikuasai elite lama.

 

 

Pro-Kontra di Indonesia

  • Yang Mendukung:
    • Dinasti dianggap "stabil" karena punya pengalaman.
    • Contoh: Dukungan ke Gibran karena dianggap "meneruskan program Jokowi".
  • Yang Menolak:
    • Melanggar prinsip keadilan sosial (rakyat kecil sulit masuk politik).
    • Bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang anti-diktator.

 

 

Upaya Mengatasi Politik Dinasti

  1. Revisi UU Pemilu:
    • MK pernah mengeluarkan Putusan No. 56/PUU-XV/2017 yang membatasi dinasti, tapi tidak efektif.
  2. Pendidikan Politik:
    • Masyarakat perlu sadar bahwa politik bukan warisan.
  3. Penguatan Partai:
    • Partai harus membuka rekrutmen untuk kader non-dinasti.

 

 

Kesimpulan dari Beritaindo

Politik dinasti adalah penyakit demokrasi yang masih kuat di Indonesia. Jika tidak diatur, bisa melahirkan oligarki permanen dan merusak pemerataan kekuasaan.

Referensi:

  • Transparency International Indonesia.
  • Putusan MK tentang Politik Dinasti.
  • Media seperti Tempo, Kompas.

 

Other Post